PELATIHAN STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI WUJUD UNTUK MENDAPATKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BPK

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 90

PENDAHULUAN

Data pada bulan September 2014, menunjukkan bahwa dari 524 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota baru terdapat 152 LKPD atau 29% saja yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Dengan demikian mayoritas LKPD yaitu 71% masih belum dapat meraih opini WTP. Upaya meraih opini WTP inilah yang saat ini gencar dilakukan oleh banyak kepala daerah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah.

Secara umum terdapat tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu serta laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Untuk itu sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Kesimpulannya, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya.

TUJUAN

  1. Memberikan peserta pelatihan pengetahuan terkait Standar pemeriksaan keuangan
  2. Memberikan peserta pelatihan pengetahuan terkait peran dan fungsi BPK dan
  3. Memberikan peserta pelatihan pengetahuan Jenis-jenis opini audit dan kondisi yang

MATERI

  1. Standar pemeriksaan keuangan
  2. Peran dan fungsi BPK dan
  3. Jenis-jenis opini audit dan kondisi yang terkait,
  4. Bedah laporan hasil pemeriksaan BPK- RI dan strategi meraih opini WTP
  5. Kiat sukses menghadapi auditor
  6. Study kasus

 PESERTA  

  1. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan di SKPD, PPKD dan Inspektorat Daerah
  2. Kepala Sub Bagian/Kasi Administrasi dan keuangan di SKPD, PPKD, dan Inspektorat Daerah.
  3. Staf Administrasi dan keuangan di SKPD, PPKD, dan Inspektorat
  4. Staf bidang lain yang terkait dengan tema pelatihan

PEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAAN
Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultant  yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

No Bulan Opsi Tanggal Pelatihan Opsi Tempat Pelatihan
1 Januari 8-10 Januari 2018  Hotel MM UGM Yogyakarta
Hotel LPP Garden Yogyakarta
Hotel LPP Convention
Fame Hotel Batam
Ibis Kuta Bali
2 Februari 15-17 Februari 2018
3 Maret 19-21 Maret 2018
4 April 26-28 April 2018
5 Mei 21-23 Mei 2018
6 Juni 7-9 Juni 2018
7 Juli 16-18 Juli 2018
8 Agustus 23-25 Agustus 2018
9 September 17-19 September 2018
10 Oktober 18-20 Oktober 2018
11 November 12-14 November 2018
12 Desember 20-22 Desember 2018

BIAYA KEGIATAN

Regular Training

Rp. 6.000.000,- /peserta * Non Residential

Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta

Fasilitas : Lunch & Coffe Break,Dokumentasi, Hardcopy /Softcopy materi dan Training Kit.

In House Training

Paket A : Rp. 4.500.000,- /peserta * Non Residential jika kuota peserta kurang dari 20 orang

Paket B : Rp. 4.000.000,- /peserta * Non Residential jika kuota peserta lebih dari 20 orang

Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta,biaya transportasi,akomodasi, instruktur, staff dokumentasi, coffe break dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.

Fasilitas : Dokumentasi, Hardcopy /Softcopy materi dan Training Kit.

jenis training

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this pagePin on PinterestShare on Tumblr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*